di mana pada tgl 10 desember kmarin kita telah memperingati hari hak azasi manusia sedunia, dan d'mna mahasiswa sebatik samarindah ikut melakukan aksi damai d'depan kantor gubernur bersama gerakan rakyat menggugat ( GRAM ), di samping memperingati hari HAM kami jga berusaha menyadarkan masyarakat di seluruh dunia bahwa Rezim kapitalisme SBY boediono telah gagal menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM d'negri ini.....
maka dari itu kami memghimbau kepada masyarakat/rakyat yg lemah yg tidak memiliki power tidak perlu takut untuk bersuara demi kebenaran karna kita memiliki hak dalam bernegara diantaranya hak untuk berbicara,di lindungi,di sejahterakan berserikat atau berkumpul dan lain-lain...
pertanyaannya????
apakah harus ada yang di gusur.....
apakah harus ada yang menderita...
apakah harus ada yang meneteskan air mata lagi....
dan lain.......lain.
apakah ini yang di katakan pembangunan yang di mana rakyat kecil( tidak memiliki power)yang selalu menjadi korban oleh orang yang memiliki power di negri ini...
dan haruska penderitaan ini terus mengalir di negri ini..
dan sampi kapan ini berakhir....
maka dari itu mari kita bangun bersama satu kan kekuatan
dan bergandeng tangan satukan langkah & satu tujuan untuk merebut kembali segala bentuk REVOLUSI yang tidak berpihak kepada rakyat kecil...
mari kita bangkit dan ucapkan bersama-sama...
lawan-lawan-lawan & hancurkan segala bentuk penindasaan yang ada di negri ini.....
lawan-lawan-lawan & hancurkan segala bentuk penindasaan yang ada di negri ini.....
lawan-lawan-lawan & hancurkan segala bentuk penindasaan yang ada di negri ini..
lawan-lawan & hancurkan segala bentuk penindasaan yang ada di negri ini........
gulingkan reZIM kapitalis yang ada di negri ini!!!!!!!!!!!!!!!!!
Minggu, 12 Desember 2010
Rabu, 01 Desember 2010
Sekolah Bertaraf Internasional di Wilayah Perbatasan
Sekolah Bertaraf Internasional di Wilayah Perbatasan
Sahril ,anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Sebatik (HIPMAS)
Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan memberikan masalah-masalah yang kompleks diwilayah perbatasan, wilayah perbatasan yang diharapkan mampu menjadi “Beranda depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan wilayah perbatasan Negara tetangga, hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan-kesenjangan yang mencolok dengan wilayah perbatasan Negara tetangga.
Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat wilayah perbatasan sehingga tidak mampu mengelola dengan baik sumber daya alam yang ada hal ini berdampak pada kurangnya tingkat kesejahtraan masyarakat wilayah perbatasan
Adanya Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil provinsi Kalimantan Timur memberikan angin segar bagi masyarakat wilayah perbatasan Kalimantan Timur, dengan adanya perhatian lebih dari pemprov menjadikan wilayah perbatasan sebagai kawasan grand strategy pembangunan Kaltim
Salah satu implementasi dari grand strategy itu adalah peningkatan sumber daya manusia, yang diwujudkan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dibidang pendidikan diwilayah perbatasan, yakni dengan perbaikan gedung-gedung sekolah yang telah ada, penambahan fasilitas sekolah dan guru serta peningkatan kualitas guru yang telah ada melalui pelatihan-pelatihan maupun beasiswa pendidikan. .
Sekolah Bertaraf Internasional diperbatasan
Ketertinggalan pendidikan Indonesia dibandingkan negara-negara lain merupakan momok yang membuat wakil pemerintah tidak bisa berdiri tegak di forum-forum internasional, hal ini rentan sekali terjadi diwilayah perbatasan mengingat bahwa sekolah-sekolah yang ada diwilayah perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah perbatasan Negara tetangga, pada Renstra Mendiknas 2005-2009 Ada 3 hal pokok yang dijadikan sebagai rencana strategis pendidikan menengah di Indonesia yakni, akses sekolah, sekolah berbasis keunggulan lokal dan sekolah nasional bertaraf internasional.
Pencapain Sekolah-sekolah Bertaraf Internasional hanya mencakup wilayah-wilayah perkotaan, sedangkan wilayah perbatasan belum tersentuh sama sekali, hal ini perlu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah agar kedepanya wilayah perbatasan mendapatkan prioritas untuk dijadikan target pencapain Sekolah Bertaraf Internasional
Sekolah Bertaraf Internasional dapat menjadi solusi dalam peningkatan sumber daya manusia diwilayah perbatasan, tapi hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, Seperti dijelaskan dalam ”Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2007”, bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan ”Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Yang menjadi permasalahan sekarang adalah masih banyak sekolah diwilayah perbatasan kaltim yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga tidak ada sekolah yang ada diwilayah perbatasan yang dapat dijadikan Sekolah Bertaraf internasional, Untuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional diwilayah perbatasan maka sekolah diperbatasan haruslah terakreditasi A secara nasional, menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan sistem kredit semester (SKS), sistem akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari mata pelajaran yang sama pada sekolah unggul negara OECD.
Selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) khusus pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah bertaraf internasional,standar nasional kepala sekolah dan pendidikan, juga memenuhi standar (indikator kinerja kunci) tambahan, antara lain : untuk kepala sekolah di sekolah bertaraf internasional harus berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh pemerintah, mampu berbahasa Inggris secara aktif, dan memiliki visi internasional. Sedangkan untuk guru di sekolah bertaraf internasional, minimal 10% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A untuk SD/MI, minimal 20% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A untuk SMP/MTs, minimal 30% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK, mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan mampu mengampu pembelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan dengan berbahasa Inggris.
Salah satu cara untuk mengupayakan agar sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) di wilayah perbatasan KALTIM agar dapat memenuhi kriteria Menjadi Sekolah Bertaraf Internasional maka pemprov KALTIM perlu melakukan tersebut di bawah ini:
1. Memberikan prioritas pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah-sekolah yang ada diwilayah perbatasan
2. Peningkatan mutu tenaga kependidikan diwilayah perbatasan dengan sertifikasi dan beasiswa untuk guru wilayah perbatasan guna melanjutkan pendidikanya kejenjang yang lebih tinggi
3. Menjadikan Sekolah-sekolah yang ada diwilayah perbatasan sebagai target untuk dijadikan Sekolah Bertaraf Internasional
4. Mensinergiskan kerja Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil dengan Dinas pendidikan provinsi Kalimantan Timur dalam bidang pendidikan
Selain daripada itu harus ada singkronisasi program kerja antara pusat dan daerah, disinilah diharapkan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil provinsi Kalimantan Timur dapat berperan penting memberikan masukan kepada pemerintah pusat sehingga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.
Dengan adanya Sekolah Bertaraf Internasional diwilayah perbatasan akan menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia yang memiliki daya saing internasional sehingga tidak tertinggal lagi dengan negara tetangga, Dengan demikian impian untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai ”Beranda Depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia Dapat Terwujud. ***(sahril, HIMPMAS Samarinda)
Sahril ,anggota Himpunan Pelajar Mahasiswa Sebatik (HIPMAS)
Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan memberikan masalah-masalah yang kompleks diwilayah perbatasan, wilayah perbatasan yang diharapkan mampu menjadi “Beranda depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia masih jauh tertinggal dibanding dengan wilayah perbatasan Negara tetangga, hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan-kesenjangan yang mencolok dengan wilayah perbatasan Negara tetangga.
Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat wilayah perbatasan sehingga tidak mampu mengelola dengan baik sumber daya alam yang ada hal ini berdampak pada kurangnya tingkat kesejahtraan masyarakat wilayah perbatasan
Adanya Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil provinsi Kalimantan Timur memberikan angin segar bagi masyarakat wilayah perbatasan Kalimantan Timur, dengan adanya perhatian lebih dari pemprov menjadikan wilayah perbatasan sebagai kawasan grand strategy pembangunan Kaltim
Salah satu implementasi dari grand strategy itu adalah peningkatan sumber daya manusia, yang diwujudkan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dibidang pendidikan diwilayah perbatasan, yakni dengan perbaikan gedung-gedung sekolah yang telah ada, penambahan fasilitas sekolah dan guru serta peningkatan kualitas guru yang telah ada melalui pelatihan-pelatihan maupun beasiswa pendidikan. .
Sekolah Bertaraf Internasional diperbatasan
Ketertinggalan pendidikan Indonesia dibandingkan negara-negara lain merupakan momok yang membuat wakil pemerintah tidak bisa berdiri tegak di forum-forum internasional, hal ini rentan sekali terjadi diwilayah perbatasan mengingat bahwa sekolah-sekolah yang ada diwilayah perbatasan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah perbatasan Negara tetangga, pada Renstra Mendiknas 2005-2009 Ada 3 hal pokok yang dijadikan sebagai rencana strategis pendidikan menengah di Indonesia yakni, akses sekolah, sekolah berbasis keunggulan lokal dan sekolah nasional bertaraf internasional.
Pencapain Sekolah-sekolah Bertaraf Internasional hanya mencakup wilayah-wilayah perkotaan, sedangkan wilayah perbatasan belum tersentuh sama sekali, hal ini perlu mendapat perhatian penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah agar kedepanya wilayah perbatasan mendapatkan prioritas untuk dijadikan target pencapain Sekolah Bertaraf Internasional
Sekolah Bertaraf Internasional dapat menjadi solusi dalam peningkatan sumber daya manusia diwilayah perbatasan, tapi hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, Seperti dijelaskan dalam ”Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2007”, bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan ”Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Yang menjadi permasalahan sekarang adalah masih banyak sekolah diwilayah perbatasan kaltim yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga tidak ada sekolah yang ada diwilayah perbatasan yang dapat dijadikan Sekolah Bertaraf internasional, Untuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional diwilayah perbatasan maka sekolah diperbatasan haruslah terakreditasi A secara nasional, menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan sistem kredit semester (SKS), sistem akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari mata pelajaran yang sama pada sekolah unggul negara OECD.
Selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) khusus pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah bertaraf internasional,standar nasional kepala sekolah dan pendidikan, juga memenuhi standar (indikator kinerja kunci) tambahan, antara lain : untuk kepala sekolah di sekolah bertaraf internasional harus berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh pemerintah, mampu berbahasa Inggris secara aktif, dan memiliki visi internasional. Sedangkan untuk guru di sekolah bertaraf internasional, minimal 10% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A untuk SD/MI, minimal 20% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A untuk SMP/MTs, minimal 30% berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK, mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan mampu mengampu pembelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan dengan berbahasa Inggris.
Salah satu cara untuk mengupayakan agar sekolah (SD, SMP, SMA dan SMK) di wilayah perbatasan KALTIM agar dapat memenuhi kriteria Menjadi Sekolah Bertaraf Internasional maka pemprov KALTIM perlu melakukan tersebut di bawah ini:
1. Memberikan prioritas pembangunan Sarana dan Prasarana sekolah-sekolah yang ada diwilayah perbatasan
2. Peningkatan mutu tenaga kependidikan diwilayah perbatasan dengan sertifikasi dan beasiswa untuk guru wilayah perbatasan guna melanjutkan pendidikanya kejenjang yang lebih tinggi
3. Menjadikan Sekolah-sekolah yang ada diwilayah perbatasan sebagai target untuk dijadikan Sekolah Bertaraf Internasional
4. Mensinergiskan kerja Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil dengan Dinas pendidikan provinsi Kalimantan Timur dalam bidang pendidikan
Selain daripada itu harus ada singkronisasi program kerja antara pusat dan daerah, disinilah diharapkan Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil provinsi Kalimantan Timur dapat berperan penting memberikan masukan kepada pemerintah pusat sehingga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan.
Dengan adanya Sekolah Bertaraf Internasional diwilayah perbatasan akan menghasilkan lulusan yang berkelas nasional dan internasional yang berdampak pada peningkatan sumber daya manusia yang memiliki daya saing internasional sehingga tidak tertinggal lagi dengan negara tetangga, Dengan demikian impian untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai ”Beranda Depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia Dapat Terwujud. ***(sahril, HIMPMAS Samarinda)
Langganan:
Postingan (Atom)